RILIS PERS AKSI FORUM BEM SE-DIY
Sabtu, 9 April 2022, Forum BEM se-DIY (FBD) menggelar aksi bertajuk ‘Jogja Berdering’ sebagai bentuk penolakan tegas terhadap serangkaian kebijakan pemerintah yang menimbulkan krisis ekonomi dan demokrasi bagi masyarakat. Aksi yang dilakukan di titik 0 KM Malioboro ini mengangkat isu kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng sebagai komoditas pokok, disusul kenaikan harga BBM non-subsidi dan PPN secara serentak yang berimbas pada kenaikan komoditas lainnya, serta wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periode presiden sebagai isu utama. Tak hanya itu, beberapa isu turunan seperti maraknya konflika grarian sebagai imbas dari percepatan pembangunan selama beberapa periode belakangan,k omersialisasi dan reduksi kebebasan akademik di lingkungan pendidikan, serta isu klitih yang belakangan kembali mencuat di DIY turut menjadi persoalan yang disuarakan kepada pemangku kebijakan untuk segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Aksi ini diikuti oleh lebih dari 30 kampus, baik negeri maupun swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tergabung dalam Forum BEM se-DIY dengan total sekitar 900 mahasiswa turut terlibat. Dimulai pada pukul 14.00 WIB, aksi diawali dengan orasi politik yang dibawakan oleh perwakilan tiap kampus. Bait perjuangan dan yel-yel satire berkaitan dengan isu yang diangkat turut disuarakan untuk membakar semangat massa sekaligus memantik kesadaran publik. Setelah itu, dibacakan poin-poin tuntutan yang secara tegas ditujukan kepada para anggota DPR Dapil DIY, mengingat kebijakan yang dituntut berada pada wewenang DPR. Di akhir aksi, dilakukan pembacaan rilis sikap oleh Koordinator Umum FBD dan para pimpinan lembaga eksekutif tiap universitas.
Awal tahun 2022 disambut dengan melonjaknya harga minyak goreng (migor) di pasaran. Di pertengahan Januari 2022, harga migor curah tercatat mencapai Rp18.800/kg; sementara migor kemasan bermerk 1 mencapai Rp 21.100/kg. Konsumen level rumah tangga hingga pelaku usaha, khususnya UMKM, “berteriak” atas kenaikan harga migor di pasaran. Banyak asumsi yang berkembang mengenai latar belakang naiknya harga migor di Indonesia, apakah hal ini murni dampak dari tren harga CPO dunia atau karena ulah pengusaha. Namun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan pengusutan atas dugaan kartel dalam persaingan usaha migor di Indonesia (Kontan, 2022). Belum lagi kebijakan subsidi yang pada implementasinya masih menemui banyak kendala, baik secara infrastruktur maupun efektivitasnya dalam mengembalikan kestabilan harga minyak goreng dalam waktu dekat.
Begitupun dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang resmi mengalami kenaikan pada April 2022.. Pertamina resmi menaikkan harga BBM Pertamax mulai 1 April 2022. BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter(untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%). BPS memperkirakan kenaikan BBM jenis Pertamax akan mengerek tingkat inflasi Indonesia pada April 2022. Kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat semakin bertubi-tubi seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang juga baru ditetapkan per 1 April 2022.
Fenomena kenaikan harga Pertamax disusul kebijakan baru PPN yang berimbas pada naiknya komoditas pokok memang ditujukan untuk menambal lubang fiskal akibat pengaruh geopolitik maupun kontraksi ekonomi pasca Covid-19, namun di sisi lain menunjukkan ketiadaan sense of crisis pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan berdasarkan kondisi riil dan kepentingan masyarakat. Komitmen pemerintah dalam menyediakan jaring pengaman masyarakat di tengah krisis salah satunya bertumpu pada kebijaksanaan dalam mengoptimalkan APBN untuk kebutuhan yang mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Urgensi naiknya PPN untuk menambal devisa negara, menunjukkan keengganan pemerintah untuk bertanggung jawab dan justru dibebankan kepada masyarakat. Padahal, masih banyak rencana proyek besar pemerintah yang menyerap APBN cukup besar dan perlu ditinjau ulang relevansinya mengingat pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Salah satunya yakni pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan yang akan memakan dana hingga 466 triliun rupiah, dengan APBN sebagai modal awal untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Krisis multidimensi yang melanda hari ini menempatkan Indonesia di titik nadir terparahnya sejak lebih dari 1 dekade terakhir. Kenaikan harga minyak goreng dan BBM, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periode presiden, serta proyek pembangunan yang mengesampingkan kepentingan rakyat menjadi bukti nyata dari krisis ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang berpotensi menghasilkan efek domino lebih besar apabila dibiarkan begitu saja. Di samping faktor eksternal yang sedikit banyak memengaruhi kebijakan nasional, krisis bertubi-tubi yang dilimpahkan kepada masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu mengemban tanggung jawabnya sebagai penjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini semakin diperparah dengan ketidaktegasan pemerintah terhadap kelompok pengusaha yang bertindak merugikan, inkompetensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan antisipatif dan tepat sasaran, hingga kelalaiannya dalam mengabaikan krisis dan justru disibukkan dengan prioritas lain yang sifatnya tidak mendesak. Situasi ini mendorong mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyuarakan kepentingan dan memantik kesadaran yang lebih luas lagi kepada masyarakat, bahwa pemerintah harus kembali pada tugasnya untuk menyejahterakan rakyat bukan justru menjaga kepentingan korporat.